Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Kesejahteraan Berkualitas
JAKARTA – Inisiatif Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang tersebut dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Kesejahteraan sudah pernah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesejahteraan di area Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menimbulkan BPJS Aspek Kesehatan dapat berjalan dengan baik di area Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan pada puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah dilakukan menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk melakukan konfirmasi distribusi Kartu Indonesia Optimal mampu tambahan merata sehingga seluruh warga bisa saja mendapatkan akses pada bidang kemampuan fisik dan juga menjamin rakyat yang digunakan telah miliki Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kebugaran yang dimaksud sesuai standar serta berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah tempat bersinergi lalu berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan kemudian pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras serta sanksi terhadap rumah sakit yang tersebut memungut biaya bagi publik pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang dimaksud memungut bayar ini akan saya cek mampu saya copot kepala rumah sakitnya, dapat dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang tersebut bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di tempat Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar bukan mempersulit penduduk yang dimaksud ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang dimaksud paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran juga jangan dipersulit. Saya hanya saja minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk publik kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah lama merusak tatanan kebugaran tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kondisi tubuh masih terjangkau masyarakat.
