JAKARTA – Konstruksi perkara dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang ( PUPR ) Wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan diungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Setyo Budiyanto. KPK menetapkan enam terperiksa usai mengatur operasi tangkap tangan ( OTT ) di dalam tempat tersebut.
Enam terperiksa terdiri dari tiga anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, lalu dua swasta. Setyo Budiyanto mengungkapkan pembangunan perkara yang disebutkan bermula pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (RAPBD) OKU Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dia menuturkan, agar rancangan anggaran yang disebutkan disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. “Pada pembahasan yang dimaksud perwakilan dari DPRD meminta-minta jatah pokir seperti tahun sebelumnya,” kata Setyo di dalam Gedung Merah Putih KPK, Mingguan (16/3/2025).
“Kemudian disepakati bahwa jatah pokir yang disebutkan diubah menjadi proyek fisik di area Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar, dengan pembagian ketua serta delegasi ketua Rp5 miliar sedangkan anggota Rp1 miliar,” sambungnya.
Dia melanjutkan, nilai ini kemudian turun menjadi Rp35 miliar lantaran keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20% untuk jatah anggota DPRD. “Sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar. Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar,” tuturnya.
Setyo menjelaskan, di area Pemda OKU menjadi hal lazim adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan fee terhadap pejabat pemda kemudian DRPD. Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah kemudian menyiapkan sembilan paket proyek untuk pengondisian fee untuk anggota DPRD.
Penggarapan proyek itu pun telah dikondisikan pengadaannya melalui e-katalog, berikut rinciannya:
1. Rehabilitasi Rumdin Kepala Daerah senilai Rp8,397,563,094.14, dengan Pemberi CV Royal Flush.
