NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke program video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk memverifikasi perusahaan yang disebutkan tiada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, kebijakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap aplikasi mobile tersebut.
Undang-undang yang digunakan ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di area Kongres mengharuskan TikTok untuk jual operasinya di tempat Negeri Paman Sam terhadap pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang tersebut dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam ketika ini tidak ada memadai.
“Pernyataan yang mana dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang diperlukan terhadap penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih besar dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tidaklah akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk melakukan penutupan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi bukan secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang dimaksud melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok kemungkinan besar akan menghentikan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tidak ada akan dihukum lantaran melanggar larangan tersebut.
