Ibukota Indonesia – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet miliki peran strategis di pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, juga pengembangan program-program yang tersebut berdampak secara langsung pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat besar negara yang digunakan diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang tersebut bertanggung jawab pada menjalankan kementerian yang mana dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang kemudian tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang digunakan sesuai dengan visi serta misi pemerintah.
Selain itu, menteri memiliki peran pada pengambilan tindakan lalu pelaporan terhadap presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum kemudian ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang dalam Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri juga diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan dengan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, serta fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan kerangka organisasi kementerian juga mekanisme pembentukan lalu pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dikerjakan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang tersebut diatur di bermacam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa pada Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, dan juga pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi juga efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, kemudian keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, dan juga Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, kemudian Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
