Pengamat Ingatkan otoritas Tak Salah Pilih Pemimpin lalu Dewas Danantara

JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, beredar sejumlah nama calon pemimpin di area lembaga baru tersebut. Hal itu dinilai wajar mengingat lembaga ini sangat strategis oleh sebab itu menjalankan aset 7 BUMN kakap senilai Rp14.700 triliun.
Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara. “Di dunia, pemimpin yang mana sukses di menjalankan dana kekayaan negara, seperti Danantara miliki beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing di karung,” ujar Deni, hari terakhir pekan (21/2/2025)
Deni membeberkan beberapa jumlah karakteristik tokoh yang digunakan layak menjadi pemimpin BPI Danantara. Misalnya, miliki visi jangka panjang yang digunakan jelas untuk peningkatan dan juga strategi pembangunan ekonomi dana kekayaan negara.
“Mereka harus mampu meninjau kesempatan pembangunan ekonomi yang dimaksud menguntungkan kemudian berkelanjutan di area berbagai sektor kemudian negara. Pemimpin ini memiliki pengetahuan keuangan yang kuat serta keahlian pada memproduksi langkah penanaman modal yang mana informatif,” kata pengamat keuangan ini.
Selain itu, pimpinan BPI Danantara harus miliki kemampuan analisis tren bursa serta mengidentifikasi risiko dan juga kesempatan investasi. Pemimpin BPI Danantara juga harus mampu menjaga standar etika yang digunakan tinggi juga transparansi di operasi mereka. “Memastikan semua kebijakan penanaman modal dijalankan dengan integritas kemudian sesuai dengan peraturan yang dimaksud berlaku,” kata Deni.
Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi serta mengatur regu untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara. “Memberikan arahan yang dimaksud jelas, motivasi, juga dukungan untuk anggota regu untuk mencapai kinerja terbaik,” terangnya.
Fungsi badan pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa kakrakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, mampu optimal. “Harus mempunyai integritas serta etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni




