JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Performa otoritas Daerah 2024 untuk kategori pelayanan umum dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Kemampuan eksekutif Daerah tahun 2024 di tempat Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang digunakan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pengurus melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilaksanakan setelahnya melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri lalu Bappenas, juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang disebutkan diberikan sebab Provinsi Jawa Tengah miliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih besar tinggi dibandingkan dana pemindahan yang mana bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan penduduk diharapkan akan mampu lebih tinggi baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada mempunyai 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah ada mencapai 35 unit yang dimaksud tersebar di tempat 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang mana dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan masyarakat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan untuk penduduk semakin baik, efektif, lalu efisien. Juga memudahkan rakyat di mengakses pelayanan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian di penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan juga kualitatif, juga berdasarkan data sekunder kemudian survei lapangan.
