JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan kemudian pertanian sebagai isu rakyat yang mana strategis lalu prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan rakyat akibat pelibatan masif TNI berpartisipasi serta cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima warga sipil, apalagi bagi dunia pangan dan juga pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil juga birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang tersebut telah terjadi dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara dalam kawasan regional serta global.
Berdasarkan skor yang dimaksud dikeluarkan Bank Bumi pada 2023 pada mengukur kinerja dan juga efektivitas pemerintahan di area dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang digunakan identik persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi lalu inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi lalu mengguritanya korupsi pada semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang dimaksud lebih banyak efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah pernah terlatih dengan pola komando yang terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang lebih banyak terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan di proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa jadi mengadopsi yang dimaksud di area masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi semata-mata sanggup dilaksanakan di rentang waktu, kondisi juga skala tertentu agar tiada menjadi bias, tumpang tindih dan juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Perlindungan (Unhan) ini.
