JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada tarif keperluan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Perekonomian dan juga Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang disebutkan sebanding belaka pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol juga akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, identik semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggikan tarif Ojol bagi konsumen, yang memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu hidup warga Indonesia yang dimaksud akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, belaka omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tiada otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan perekonomian akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan ekonomi mengandalkan tambahan konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
