Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar lalu Pelaku Mikro

JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Pengembangan Usaha juga Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session sama-sama pelaku Usaha Mikro Kecil kemudian Menengah ( UMKM ) yang tersebut dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang digunakan penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, sejumlah UMKM dalam Indonesia yang mana masih membutuhkan akses pangsa yang luas guna meninggikan kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan terus-menerus butuh akses pasar, permodalan dan juga sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session bersatu SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah berada dalam mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM pada daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Pengembangan Usaha serta Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara perniagaan besar kemudian UMKM di tempat daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penanaman Modal lalu Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya berada dalam menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang tersebut kemitraan yang dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses kegiatan kemitraan di tempat wadah OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar entrepreneur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di dalam daerah, yang tersebut sebelumnya dijalankan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, serta kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian lalu lembaga lainnya juga mempunyai andil sama sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana metode menyokong daya saing UMKM serta mempunyai akses pangsa yang digunakan luas,” jelas Anna.




