Optimalisasi Gas Bumi Jadi Kunci Utama Efisiensi Daya Pemerintahan Baru

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan datang menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemakaian gas akan memangkas impor energi yang selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban melawan persoalan impor migas yang digunakan ketika ini masih terjadi. Ketersediaan juga peluang cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tiada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi sanggup disalurkan untuk penuhi permintaan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, konstruksi jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang dimaksud selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menurunkan impor LPG yang dimaksud sejauh ini masih mendominasi keperluan unsur bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada memproduksi kebijakan yang mana pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tiada over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua acara itu yang dimaksud harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan pergi dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi acara pemerintahan ke depan yang digunakan paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang mana berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG kemudian impor BBM yang digunakan kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya memulai pembangunan kemandirian kemudian ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang digunakan sebanding terdapat gas bumi di area pada negeri yang digunakan dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal keinginan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.




