JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada di area persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk menyokong pertumbuhan sektor ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya saja mencapai 5,05%, sangat dari target tersebut. Ketimpangan dunia usaha antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa kemudian luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk perubahan fundamental ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai hambatan struktural yang tersebut menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, melemah kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, dan juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa saja terjadi adalah komponen baku lalu juga competitiveness dari teknologi yang dimaksud ada. Dan kita di tempat Universitas mempunyai teknologi-teknologi baru, kemudian juga SDM yang digunakan unggul, lalu riset energy nya juga kan ada di tempat universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan pada Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di tempat Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang digunakan tinggi, mahalnya komponen baku, sulitnya akses substansi penolong, kemudian kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi kegiatan ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mana mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, khususnya di merespons pandemi Virus Corona kemudian persiapan pemilu. Namun pada 2024 dan juga 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti penyelenggaraan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang dimaksud sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan nomor ini akan stagnan hingga 2024.
