Dukung Pembangunan yang digunakan Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada perkembangan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Inisiatif Perkuatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang mana dijalankan di dalam Ibukota pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tempat desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 dalam delapan kabupaten, di dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan juga Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima acara pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, juga strategi implementasinya, peran pemerintah wilayah kemudian desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk membantu pemberdayaan perempuan pada tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang digunakan dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang digunakan lebih besar tajam lalu relevan pada tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di tempat Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 pada Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang tersebut melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan kemudian Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan di tempat desa-desa seluruh Indonesia, memperkuat penyelenggaraan yang tersebut inklusif serta berkeadilan gender.
