JAKARTA – Perwakilan korban penyalahgunaan pembangunan ekonomi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada mengupayakan penyelesaian persoalan hukum pembohongan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum di tempat pengadilan segera dipercepatkan sehingga mereka mendapatkan keadilan lalu hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah dilakukan menunjukkan komitmen kuat di melindungi publik dari praktik pembangunan ekonomi ilegal. Kasus penyalahgunaan modus penanaman modal bodong menjadi perhatian umum pasca ribuan korban melaporkan kerugian yang digunakan dialami akibat janji keuntungan tinggi yang digunakan tak terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi pembangunan ekonomi bodong melibatkan pengumpulan dana dari warga dengan skema penanaman modal palsu yang mana menjanjikan keuntungan tetap memperlihatkan pada waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang dimaksud dia investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah lama membeberkan bukti-bukti yang dimaksud menguatkan keterlibatan pelaku utama di penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang dimaksud mencuat adalah pengaplikasian dana pengguna untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah kemudian pembangunan ekonomi lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan juga pemerintah pada mempercepat proses hukum perkara tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan perkara ini dengan adil juga tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang tersebut selama ini terenggut,” katanya.
Korban memohonkan pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya penyalahgunaan yang menyasar warga dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi untuk rakyat agar tiada mudah terjebak di penanaman modal bodong seperti yang mana kami alami,” ujar Melani.
Melani dengan korban lainnya tetap memperlihatkan optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang dimaksud transparan kemudian adil.
