Ketua DPR Minta Aparat Netral di area Pemilihan Kepala Daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pendapat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang dimaksud akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, dapat berjalan dengan jujur dan juga adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di tempat daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di tempat Indonesia di area mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah adalah momen pesta rakyat yang digunakan harus dijalani dengan gembira kemudian sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan untuk KPU kemudian Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohonkan untuk dapat melakukan konfirmasi semua proses Pemilihan Kepala Daerah yang digunakan akan dilangsungkan serentak di dalam 545 wilayah berjalan dengan lancar kemudian aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di tempat setiap area yang tersebut menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik di Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang digunakan berkepentingan menjaga komitmennya untuk meyakinkan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dimaksud mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dalam mana 183 di tempat antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menyokong rakyat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri serta ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Komunitas dapat melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengupayakan pasangan calon (paslon) dan juga partai-partai pendukungnya untuk memverifikasi Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
