JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang dimaksud menyampaikan jikalau berbagai institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pengumuman pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang digunakan bukan netral,” kata Megawati pada tayangan video yang digunakan diputar ketika jumpa pers di tempat Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang dimaksud adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang tersebut diadakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap publik Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud dan juga mengimbau penduduk masih teguh berhadapan dengan preferensi kebijakan pemerintah dia di area Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung warga di dalam Ghana yang tersebut menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala area dan juga delegasi kepala wilayah dengan bijak. Pilih yang mana terbaik, pilihlah yang mana mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
