Keselamatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor pada menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya di mengawal pemilihan gubernur 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berprogres dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, tentang keamanan kemudian ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira tak ada kesulitan yang sangat penting yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang dimaksud dalam luar tupoksi merupakan hal-hal yang dimaksud terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin hanya dugaan sejumlah kalangan persoalan kerja Polri yang digunakan tak sesuai dengan tupoksi hanya sekali ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah mestinya sudah ada membuktikan kerja Polri yang tersebut tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang digunakan datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa saja katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang telah selesai diadakan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius mempunyai harapan agar Polri di tempat tahun 2025 mendatang, semakin professional juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih lanjut baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang mana harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR kemudian otoritas yang digunakan bertanggungjawab melawan regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang tersebut tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.
