JAKARTA – Kamar Dagang dan juga Industri ( Kadin ) Indonesia akan merancang sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan serta monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui hambatan aktual dan juga memberikan pemeliharaan optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, dikutipkan Akhir Pekan (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pengamanan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang digunakan disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, khususnya pada Arab Saudi lalu Malaysia, Kadin Indonesia menyokong rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kemudian melakukan pemutihan. Dalam pelaksanaan pengamanan PMI, Kadin Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, juga Perwakilan RI memonitor status kemudian keberadaan PMI pada negara penempatan. Upaya ini diadakan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, dan juga komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun kegiatan pemberdayaan lalu kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI bisa jadi kembali bekerja di tempat negara lain dengan pendapatan lebih lanjut tinggi. Inisiatif ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, lalu pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang tersebut rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin miliki roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai lapangan usaha ekspor jasa. Hal ini mengupayakan target perkembangan sektor ekonomi nasional 8 persen.
