JCC Dikelola Mandiri oleh PPKGBK, Pelaku MICE Harap-harap Cemas

JAKARTA – Sekretaris Jendral Asosiasi Korporasi Pameran Indonesia ( ASPERAPI ), Jeffrey Eugene memohon pemerintah menjaga sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Hal ini diadakan setelahnya pengakhiran kontrak yang tersebut dilaksanakan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Ibukota Indonesia Convention Center (JCC) Senayan , Jakarta.
Menurut Jeffrey, inovasi pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan dan juga mengupayakan sejumlah pengguna JCC berpindah ke venue lainnya.
Ia mengamati situasi yang dimaksud terjadi di tempat JCC terkait rencana pengelolaan venue yang dimaksud oleh PPKGBK menciptakan berbagai anggotanya khawatir. Pasalnya, inovasi pengelola bisa saja mengancam standar layanan pada JCC yang selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE dalam Indonesia, bahkan di dalam Asia.
“Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE. Tapi anggota ASPERAPI terus-menerus memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang dimaksud utama pengelolanya sudah ada teruji bertahun-tahun. Standar layanan yang tersebut selama ini diterapkan oleh pengelola JCC sangat tinggi, makanya event organizer (EO) baik lokal maupun asing terus-menerus repeat order,” kata Jeffrey, hari terakhir pekan (22/11/2024).
Sambung ia menambahkan, meninjau pengalaman lalu fakta yang dimaksud terjadi di dalam bidang MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang dimaksud dimiliki dan juga dikelola oleh PT Ibukota Indonesia International Expo.
Saat ini juga sedang ada penyelesaian penyelenggaraan venue baru dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih besar dari 120 meter persegi yang digunakan juga akan dikelola oleh swasta.
“Sebagai pelaku usaha, ASPERAPI akan selalu menggalang upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi lapangan usaha MICE ini terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim bidang ini terus-menerus kondusif juga meyakinkan diterapkannya standar layanan yang tersebut tinggi, profesional, akuntabel dan juga terukur seperti yang dimaksud telah diberikan oleh venue-venue besar seperti JCC,” tambah Jeffrey.
Lebih jarak jauh Jeffrey menegaskan, mengurus bidang MICE itu sulit. Karena hal ini bukan hanya berkaitan dengan kompetensi kemudian rekam jejak, tetapi juga jejaring industri yang digunakan tentunya dibangun bertahun-tahun. Karena itu adanya ancaman terhadap pembaharuan pengelola di area JCC telah terjadi menjadi perhatian penting ASPERAPI.
Apalagi di tempat lapangan usaha MICE Indonesia tak banyak pelaku bidang usaha yang dimaksud mempunyai kemampuan mengurus venue sebesar JCC. Bahkan sebagian besar pengelola venue baik yang tersebut ada pada DKI Jakarta maupun di dalam berbagai kota lainnya di tempat Indonesia pernah belajar kemudian terhubung dengan pengelola JCC pada waktu ini.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan dengan segera melanjutkan kerjasamanya. Apalagi apabila pengelola baru memiliki kualifikasi juga akuntabilitas yang dimaksud lebih banyak rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. pemerintahan harus mengambil kebijakan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak dan juga jangka pendek,” tegasnya.




