JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang dimaksud terlibat di kejahatan terorganisasi juga paling korup dalam dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa jumlah nama yang tersebut dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan ucapan terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang masuk nominasi kemudian perolehan pernyataan diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, badan juri, juga pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan bukan dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di dalam pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini tak ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonis Jokowi bersalah telah dilakukan melakukan perbuatan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk meraih kemenangan salah satu paslon juga bukan terbukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana sanggup memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tiada ada satu pun putusan pengadilan yang dimaksud memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang digunakan dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang tersebut nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh dikarenakan itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tak berdasar dari para pemegang hak ucapan di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi dan juga nama baik Jokowi di area mata penduduk Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya lalu memohonkan maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sejenis semata dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
