JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok kegiatan ekonomi BRICS , sebuah kelompok kegiatan ekonomi negera mengalami perkembangan terdepan yang memegang peranan penting pada perekonomian global yang anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak faedah bagi Indonesia di tempat bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai faedah sekaligus tantangan yang tersebut dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya pada bidang perekonomian lalu geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan kesempatan besar untuk menguatkan perdagangan lalu bursa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang tersebut mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses lingkungan ekonomi yang digunakan besar juga memperlancar perdagangan dalam antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang mana dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di dalam Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan kegiatan ekonomi BRICS yang mana mencapai 35% dari Layanan Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih banyak tinggi dibandingkan G7 yang mana hanya sekali 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global yang mana ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS juga Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Kondisi Keuangan (OECD), yang tersebut didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah lama melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan kebijakan pemerintah luar negeri yang digunakan bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif akibat kedudukan kebijakan pemerintah luar negeri kita yang digunakan bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, mengupayakan langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengumumkan New Development Bank (NDB), bank konstruksi milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek konstruksi Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang digunakan sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi mampu direstrukturisasi agar lebih lanjut menarik bagi investor,” pungkasnya.
