JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 pada Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menyebabkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh lalu memang benar tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang disebutkan tidaklah mengikat kepala tempat yang dimaksud berada di area bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian dapat hanya ke depan instruksi sejenis mampu diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang dimaksud dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan kemudian legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang tersebut ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja sekadar bergabung menggerakkan massa menggalakkan adanya perubahan, juga jikalau itu terjadi sikap pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menghurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga tidak ada sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa berbeda dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area dan juga delegasi kepala tempat yang dimaksud berasal dari PDIP. Megawati memohon kadernya untuk tak terlibat pada kegiatan retreat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah juga delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang digunakan telah di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala wilayah dan juga duta kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala wilayah dan juga duta kepala tempat untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
