JAKARTA – Indonesia sudah pernah resmi bergabung dengan kelompok negara-negara tumbuh BRICS , sebuah langkah yang tersebut dilihat sebagai strategi lebih banyak luas untuk meningkatkan kolaborasi di dalam antara negara-negara berprogres lalu mengimbangi dominasi Barat.
Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil sebagai ketua BRICS ketika ini, pada Awal Minggu (6/1), lalu Ibukota mengukuhkan keanggotaannya pada Selasa (7/1). Negara-negara pendiri BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan terus memperluas pengaruhnya pada kancah global.
Kementerian Luar Negeri Indonesia memuji keanggotaan ini sebagai sebuah langkah strategis untuk membina kerja mirip dengan negara-negara mengalami perkembangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati juga penyelenggaraan berkelanjutan. Kemenlu RI juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap Rusia sebagai ketua BRICS tahun lalu, melawan dukungannya pada memfasilitasi keanggotaan Indonesia.
Komitmen terhadap Reformasi Global
Kementerian Luar Negeri Brasil menegaskan bahwa Indonesia mempunyai visi yang tersebut serupa dengan blok yang disebutkan di mereformasi institusi pemerintahan global juga memajukan kerja identik di dalam negara-negara belahan selatan. Permohonan keanggotaan Indonesia telah lama disetujui pada KTT Johannesburg 2023.
Kelompok ini, yang dimaksud awalnya dinamai “BRIC” oleh pribadi ekonom Goldman Sachs pada tahun 2001, secara resmi terbentuk pada 2009, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi baru-baru ini sudah pernah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, juga UEA, yang tersebut menyoroti daya tarik blok ini yang dimaksud semakin meningkat pada antara negara-negara berkembang.
Mendorong Dedolarisasi
BRICS semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif dari kerangka kerja ekonomi Barat, dengan fokus untuk menurunkan ketergantungan pada dolar Negeri Paman Sam di perdagangan internasional.
Proposal untuk mata uang bersatu sudah pernah mendapatkan daya tarik di area antara para anggota, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berazam untuk memajukan mekanisme pembayaran, yang tersebut memfasilitasi perdagangan intra-BRICS selama masa kepresidenannya.
Langkah ini telah lama menuai kritik tajam dari negara-negara Barat, dengan Presiden terpilih Negeri Paman Sam Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang tersebut tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila dia meninggalkan dolar pada proses perdagangan.
Dalam Pertemuan Derajat Tinggi (KTT) BRICS 2024 pada Rusia semakin menunjukkan ambisi aliansi ini meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di dalam KTT yang disebutkan menandakan kehendak Indonesia pada upaya itu.
KTT di dalam Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. “Kami menugasi para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan juga pembayaran,” demikian tercantum pada pemberitahuan itu.
