JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama dalam Asia Tenggara telah terjadi menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, lalu Vietnam menempatkan diri merek di tempat jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan kemudian dipandang sebagai kelompok perekonomian mengalami perkembangan yang mana bekerja sebanding untuk menguatkan hubungan dunia usaha juga membatasi pengaruh Amerika Serikat di sistem keuangan dan juga perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, serta Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari merek bergabung kecuali Argentina kemudian Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, dunia usaha anggota ini menyumbang sekitar 28% dari ekonomi global, yang mana setara dengan lebih besar dari USD28,5 triliun. Pada Kongres Taraf Tinggi (KTT) BRICS yang dimaksud diselenggarakan pada Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja serupa lebih banyak lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit pada persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara rutin memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat kemudian China. Namun, ketidakpastian era Trump mungkin saja mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat menggalakkan negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang lebih besar dekat dengan BRICS, didorong oleh perasaan khawatir menghadapi kebijakan kegiatan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership kemudian Wilayah Comprehensive Economic Partnership, juga kebijakan proteksionis Trump, yang ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang digunakan memiliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan apabila merekan adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
