JAKARTA – Usulan Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR Deddy Sitorus agar Polri dikembalikan ke instansi asalnya dalam TNI atau di tempat bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beragam reaksi publik. Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Inisiatif Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian.
Amin mengatakan, usulan ini mencederai semangat reformasi yang menginginkan pemisahan TNI lalu Polri dengan maksud menghilangkan budaya militeristik di dalam Polri serta kembali ke tugas pokoknya di area bidang penegakan hukum kemudian pelindung dan juga pengayom warga sesuai konstitusi.
“Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga Deddy Sitorus atau PDIP kecewa sebab kalah pada berbagai proses pilkada di dalam berbagai wilayah seperti pada Sumut atau kandang Banteng pada Jateng lalu jangan pula mengembuskan isu yang bukan-bukan,” ujar Amin di tempat Jakarta, Akhir Pekan (1/12/2024).
“Polri jadi Partai Cokelat lah, kita juga punya keluarga yang mana anggota polisi yang lurus bertugas jadi tersinggung disebut Polri sebagai Partai Cokelat. Jika PDIP ada bukti ajukan cuma diproses sengketa konstitusional pada MK, jangan malah menggiring opini yang malah mencederai semangat reformasi,” sambungnya.
Amin memohon Hasto maupun Deddy Sitorus menjelaskan pernyataannya menyebarkan isu Partai Cokelat. Hal ini bukanlah main-main sebab menyangkut sebuah institusi penting yang digunakan keberadaannya tercantum pada konstitusi.
“Kami beri waktu x24 jam pada Hasto juga Deddy untuk segera minta maaf yang dimaksud sudah menuduh Polri jadi Partai Cokelat dan juga mengambil bagian campur pada pemilihan gubernur sebelum kami mengambil tindakan konstitusional lebih lanjut lanjut,” kata Amin.
Polri telah mulai menunjukkan keinginan inovasi yang dimaksud tambahan baik untuk reformasi kelembagaan melalui inisiatif Presisi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Ini perlu didukung serta diperkuat oleh semua pihak termasuk PDIP tidak malah memainkan isu Partai Cokelat dan juga Polri kembali ke TNI yang tersebut jadi bola liar serta berbalik jadi senjata makan tuan bagi PDIP sendiri,” ujarnya.
