JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi dalam depan Kedutaan Besar Negara Malaysia di tempat Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang mana pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah terjadi menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Tanah Melayu memohon maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah individu korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Tanah Melayu agar segera mengajukan permohonan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohon terhadap pemerintah Malaya melalui Kedutaan Besar Negara Malaysia di area DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri lalu keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU kemudian berjanji menyampaikannya terhadap pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang dimaksud lebih besar besar jikalau tuntutan merek bukan segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidaklah ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar besar untuk mengepung pemerintahan Tanah Melayu di area Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
