Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer serta PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan mampu sampai pada pelayanan terhadap rakyat dapat justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini bisa jadi terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak pada otoritas Daerah, serta bisa jadi menyebabkan pelayanan umum yang tersebut terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling berbagai berada di tempat Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidak ada semata-mata berlaku untuk otoritas Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer kemudian PPPK dalam pemerintahan juga punya kesempatan besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di tempat wilayah bisa jadi terjadi pelayanan umum yang juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang digunakan diadakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang digunakan terbatas disamping inisiatif yang dimaksud membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini sanggup mengganggu tercapainya acara serta juga bisa jadi menimbulkan pertumbuhan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan belaka 4,7%. Karena efisiensinya ini belaka untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata bukan sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.




