JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan di area Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang mana belum miliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong perkembangan pembangkit listrik terbarukan sesuai peluang energi setempat kemudian dedieselisasi, perkembangan jaringan distribusi kemudian terisolasi dan juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat menyokong penurunan impor energi lalu tercapainya target stok infrastruktur di peningkatan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana juga Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tidaklah bisa saja hanya saja mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di dalam Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, kemudian pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target dalam sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi lalu kebijakan untuk memobilisasi pendanaan lalu pembangunan ekonomi swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta serta lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dimaksud dapat ditawarkan terhadap perusahaan adalah pemanfaatan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang digunakan diarahkan untuk memperkuat proyek energi terbarukan dalam desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas usaha yang digunakan dilakukan,” katanya pada siaran pers, Mingguan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, lalu Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan pada Indonesia mencakup akses listrik yang tersebut berkualitas. Tidak cuma ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di dalam desa.
Pemerintah Indonesia kemudian seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di dalam sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus memperkuat saudara-saudari kita yang tersebut berada di area desa khususnya untuk menikmati listrik yang digunakan bersih, aman dan juga terjangkau dengan peluang energi terbarukan di area tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang berkualitas, publik desa dapat menerima berbagai khasiat pada berbagai bidang, salah satunya modernisasi di aktivitas pertanian atau yang digunakan kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di area desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
