Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI kemarin, Selasa (9/7/2024), menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. Hal ini diputuskan pasca adanya beberapa temuan hambatan pelaksanaan Haji 2024.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas buka pendapat terkait kebijakan Hak Angket DPR tersebut. Dia menyatakan siap mengikuti prosesnya.
“Ya kita ikuti saja. Itu serangkaian yang digunakan disiapkan konstitusi kan. Jadi kita ikuti saja,” ujar Menag Yaqut pada pernyataan resminya, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Menag juga menyampaikan kesediaannya untuk memberikan laporan penyelenggaraan haji.
“Jadi semua langkah-langkah akan kita laporkan kan. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya,” imbuhnya.
Dia pun menambahkan, ketika ini pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan pada operasional haji. Evaluasi akan dikerjakan setelahnya masa operasional haji tuntas.
“Ini masa operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024. Jadi masih berlangsung nih haji,” tutur Menag.
“Jadi saya belum sanggup ngomong masalah evaluasinya. Wong operasional haji belum selesai. Jadi nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai tanggal 23 Juli baru dapat kami ungkapkan ke publik,” sambungnya.
Sejauh ini, beliau memandang penyelenggaraan ibadah haji telah dilakukan berlangsung dengan lancar. “Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana di tempat ini ya maklum namanya juga manusia lalu hidup di dalam dunia. Pasti ada kurang sana di tempat ini serta itu yang harus dilaksanakan perbaikan perbaikan,” kata Menag.
Adapun, carut-marut penetapan kuota hingga banyaknya keluhan jemaah terkait pemondokan bermetamorfosis menjadi pemicu DPR mengeluarkan hak angket.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina membeberkan alasan DPR menggulirkan hak angket ibadah Haji. “Hal mendasar juga pertimbangan dari hak angket Haji tahun 2024 adalah..,” kata Selly pada rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa, (9/7/2024).
Selly menjabarkan alasan pertama adalah pembagian lalu penetapan kuota haji tambahan bukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji juga umrah. Dia bilang Pasal 64 Ayat 2 UU yang disebutkan menyebutkan kuota haji khusus ditetapkan 8% dari kuota haji Indonesia.
“Sehingga langkah Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan juga sisa kuota haji khusus 2024 bertentangan dengan UU kemudian tiada sesuai dengan hasil Kesimpulan rapat panja Komisi VIII kemudian Menteri Agama terkait penetapan BPIH,” kata dia.
Selly memaparkan semua permasalahan yang disebutkan merupakan bukti belum maksimalnya pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Agama pada melindungi warga negara atau jemaah pada tanah suci.
“Tambahan kuota terkesan hanya saja jadi kebanggaan, tapi tiada sejalan dengan peningkatan pelayanan juga komitmen memperpendek waktu tunggu jemaah,” katanya.
Alasan kedua dibentuknya hak angket ini adalah adanya indikasi kuota tambahan di berada dalam adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Sementara alasan ketiga adalah layanan ke Arafah, Muzdalifah, juga Mina belum membaik. Dia mengutarakan DPR masih menemukan over kapasitas untuk tenda jemaah hingga layanan mandi cuci kakus.
“Padahal biaya yang mana diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah, yang menyesuaikan dengan pemondokan, katering dan juga transportasi,” katanya.
Nantinya, pansus hak angket ini akan
Next Article Pengumuman! Kemenag Umumkan Alokasi Kuota Haji Reguler Tahap 2
Artikel ini disadur dari DPR Bentuk Pansus Haji, Menag Buka Suara
