JAKARTA – Dorongan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menghasilkan partai kebijakan pemerintah (parpol) terus bergulir. Hal itu buntut dari dipecatnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, pembangunan partai urusan politik baru oleh Jokowi untuk membuktikan siapa yang tersebut kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung keduanya.
“PDIP: Jokowi tidak siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno diakun media sosial resminya @adiprayitno_20, Kamis (19/12/2024).
Adi menyarankan, Jokowi sebaiknya tidaklah bergabung dengan partai lain yang tersebut mapan melainkan menciptakan partai sendiri. Sebab bila bergabung partai maka kekuatan Jokowi akan terlihat pascatidak bergabung dengan PDIP.
“Sekarang keduanya resmi talak. Menarik klo Pakde bikin partai baru utk buktikan siapa lebih lanjut kuat. Kalo cuma bergabung partai yg mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sm PDIP,” tulisnya lagi.
Salah satu pembuktian siapa yang mana lebih banyak kuat, Menurut Adi, adalah mendirikan partai baru ketimbang mengambil bagian partai lain. Apalagi pendirian partai kebijakan pemerintah merupakan tradisi yang dimaksud baik di demokrasi.
”Dua poin sebelumnya tadi dibuat dikarenakan Pakde setiap saat dikaitkan persoalan kemungkinan gabung partai lain. Ketimbang mengambil bagian partai lain, menurut awak Pakde lebih besar mantab bikin partai baru. Tradisi yg baik dlm demokrasi. Kecuali Pakde mau pensiun, tak perlu capak parte,” tulisnya.
Adi menilai, menghasilkan partai baru bagi Jokowi bukan sulit mengingat ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai segalanya.
