SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings pada Singapura. Danantara akan mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang tersebut mampu muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis kegiatan ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan juga intervensi urusan politik yang kuat. Jika Danantara tidaklah dikelola dengan transparansi serta akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno di area Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang mana terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud banyak yang mana tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir juga konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tidaklah ada mekanisme yang digunakan jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura lalu Khazanah di dalam Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan serta independen dapat memacu sektor ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik juga kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru bisa saja menjadi beban ekonomi yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang tersebut diterapkan untuk membiayai acara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan warga di tempat luar penerima kegunaan MBG dapat terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
