Ibukota Indonesia – Presiden Republik Tanah Air memiliki peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas lalu wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang efektif.
Presiden sebagai kepala negara miliki tugas lalu wewenang yang tersebut diatur pada UUD 1945, sebagaimana tertuang di Pasal 4 ayat (1). Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesia di dalam kancah internasional, diantaranya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, serta menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa semata tugas dan juga wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas kemudian wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan, yang tersebut keduanya diatur pada UUD 1945.
Presiden miliki peran simbolis serta populis dengan hak kebijakan pemerintah yang diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden serta para Menteri pada kabinet.
Tidak belaka itu, Presiden juga memiliki tugas di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, juga rehabilitasi terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
Pekerjaan kemudian wewenang Presiden diatur di Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang dimaksud menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab menghadapi pemerintahan, miliki hak prerogatif untuk mengangkat lalu memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas lalu wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden miliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan pemerintahan di rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan juga pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang digunakan telah terjadi disepakati bersatu berubah menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan kemudian belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, dan juga diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk DPR untuk mendapatkan persetujuan dan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) miliki sembilan penduduk hakim konstitusi yang tersebut ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga khalayak diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, kemudian Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas kemudian wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi berhadapan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, juga Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan konflik kemudian perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, memproduksi perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta lalu Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan juga 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi juga Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi kemudian rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti lalu Abolisi
Pemberian amnesti dan juga abolisi diwujudkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian penghargaan dan juga tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, serta tanda kehormatan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
