JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pengerjaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dilaksanakan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah dalam Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan konstruksi yang dimaksud merata serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam Papua.
Deputi Sektor Pengembangunan Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi juga sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk melakukan konfirmasi setiap warga negara mempunyai hak yang digunakan serupa menghadapi pembangunan.
Sejak awal RPJMN pada 2014, pemerintah telah dilakukan menekankan pada penyelenggaraan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengamati adanya ketimpangan antara wilayah timur kemudian barat. Semua berhak berhadapan dengan konstruksi yang dimaksud merata juga berkeadilan,” kata beliau pada Diskusi Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Hari Senin (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, juga dukungan untuk perekonomian lokal, di dalam mana dampaknya dapat dirasakan dengan segera oleh masyarakat.
Penguraian Papua melalui RIPPP kemudian RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang mana berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang mana detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan datang disusun Bappenas guna menegaskan keberlanjutan konstruksi Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan masih mengedepankan penyelenggaraan infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan rakyat lokal.
