JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang tersebut diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta perwakilan menteri yang tersebut dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih banyak terlihat sebagai pura-pura zaken, dalam mana unsur politikus masih dominan, kemudian bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tiada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep dalam mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang dimaksud tak terikat dengan kepentingan partai, kemudian semata-mata fokus pada keahlian juga pengalaman di dalam sektor yang tersebut mereka itu tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan juga teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk melakukan konfirmasi bahwa pemerintahan berjalan lebih banyak efektif, transparan, lalu berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian urusan politik dagang sapi istilah populer yang menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon duta menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
