JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas lalu kemampuan besar di mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan ukuran unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara di mengurus emisi karbon. pemerintahan juga telah terjadi mengeluarkan banyak regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 serta Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional kemudian 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang tersebut dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci pada pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa jadi membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon di tempat Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC mampu memberikan solusi yang dimaksud lebih lanjut konkret terkait perdagangan karbon serta juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih tinggi pada mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), lalu lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka pada memverifikasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang mana berkelanjutan.
Indonesia mempunyai prospek besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan juga lingkungan ekonomi kredit karbon adalah solusi alternatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya oleh sebab itu adopsi teknologi yang tersebut umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang juga nilai pembangunan ekonomi yang tersebut cukup besar. Pengenalan bursa karbon Indonesia lalu meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC serta carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner kemudian Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang tersebut akan memanfaatkan keuntungan yang tersebut bisa jadi didapat dari bursa karbon,” kata dia.
