Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 juga Tahun Baru 2025 , lapangan usaha keuangan bersiap menghadapi lonjakan proses keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang tersebut serupa tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih banyak dari 110 jt orang yang akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku lapangan usaha pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk meyakinkan kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota sektor perbankan dan juga fintech, mendirikan posko operasional berpartisipasi mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital juga ATM di area seluruh Indonesia.
“Kami telah terjadi menyiagakan personel 24/7 untuk melakukan konfirmasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan peluang kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih lanjut dari 80 institusi keuangan yang dimaksud tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada menggalang kelancaran proses selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan telah lama terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, juga Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi kemudian kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi permintaan rakyat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya kegiatan mencurigakan selama peak season. “Kami mencatat lebih besar dari 121 ribu laporan kegiatan mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat serta penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi penduduk tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memacu edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi dan juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem ekologi pembayaran yang mana aman kemudian inklusif, teristimewa ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
