JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab menghadapi situasi yang terjadi dalam perusahaan, meskipun perkara yang digunakan mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang dimaksud diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif juga perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab masih ada di area pundaknya. Oleh sebab itu, beliau dengan jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan juga melakukan konfirmasi kejadian mirip tak terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang tersebut diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk meminta-minta maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang dimaksud sudah pernah menyebabkan kegaduhan di tempat masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan kemudian kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan perkara oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk bukan segera tampil ke umum guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tidak ada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi serta evaluasi internal.
“Kami sangat mengupayakan proses penegakan hukum yang digunakan dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang digunakan ditemukan kemudian memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah pernah membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau peluang risiko perusahaan juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi juga efektivitas pada menangani berbagai tantangan dalam masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting di melakukan konfirmasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang digunakan sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang digunakan menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Mutu BBM dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Hal ini yang digunakan Akan Dilakukan Pertamina
