JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memohon hukuman bagi koruptor yang tersebut merugikan negara hingga banyak triliun agar diberikan hukuman maksimal 50 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo buntut vonis 6,5 tahun penjara Harvey Moeis yang mana dianggap terlalu ringan padahal merugikan negara hampir Rp300 triliun.
Pakar Hukum Pidana Teuku Nasrullah menegaskan sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan sebuah rasa keadilan. Nasrullah pun menyinggung hukuman maksimal dan juga minimum yang tersebut diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2.
“Berat ringannya sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan rasa keadilan, lantaran berat ringannya sebuah hukuman di dalam pada Undang-Undang pun sudah ada ada cantuman, Undang-Undang Tipikor misalnya Pasal 2 maksimum 20 tahun penjara atau seumur hidup minimum 4 tahun,” kata Nasrullah di acara Interupsi iNews TV bertajuk ‘Vonis Koruptor 50 Tahun, Mungkinkah?’ pada Kamis (2/1/2025) malam.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan hukum dugaan korupsi yang tersebut semata-mata mendapatkan vonis beberapa tahun. Kasus yang dimaksud diduga yakni Harvey Moeis terkait persoalan hukum korupsi pengelolaan tata niaga timah lantaran dianggap terlalu ringan.
Harvey divonis 6,5 tahun penjara padahal dirinya merugikan negara hampir Rp300 Triliun. Prabowo berharap Harvey Moeis mendapatkan vonis yang sesuai oleh sebab itu telah lama merugikan negara hingga beratus-ratus miliar. “Vonisnya ya 50 tahun kira-kira gitu,” kata Prabowo di arahannya Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin, 30 Desember 2024.
