Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu pemerintah wilayah memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurut Airlangga, pemda yang dimaksud melakukan hal itu harus dijatuhi sanksi.
“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi,” kata Airlangga pada waktu ditemui ke kantor Kemenko Perekonomian pada Ibukota Indonesia Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ketika ditanya pemda mana yang tersebut menjadi pelaku manipulasi data, ia menolak untuk memberi tahu. “Bocorannya nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data pemuaian oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan kepala tempat miliki modus tersendiri untuk mengakali bilangan bulat inflasi. Menurut Tito, kepala tempat menyambangi kantor BPS untuk memohon agar data kenaikan harga dipalsukan. Cara lain yang tersebut diwujudkan pemda, kata Tito, adalah menciptakan bursa ekonomis sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang tersebut terkumpul bukanlah data riil.
Hal ini imbas dari ketentuan bahwa wilayah yang digunakan mampu menjaga pemuaian berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, wilayah yang dimaksud gagal mengendalikan pemuaian bisa saja terkena sanksi.
Pemerintah telah lama memberi insentif fiskal bagi daerah-daerah yang digunakan berhasil mengendalikan pemuaian sejak 2023. Tahun lalu, para kepala tempat yang dinilai mampu mengendalikan naiknya harga secara baik dan juga stabil diberikan Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar total Rp1 triliun, menurut keterang ditulis Kementerian Keuangan.
Sedangkan, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian naiknya harga area periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar.
Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap pemda mampu secara terlibat memantau juga mengendalikan pergerakan harga, teristimewa komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, kemudian sebagainya.
“Memang kita kan memberikan insentif agar mereka itu mengendalikan volatile food (komoditi pangan yang digunakan bergejolak). Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli komunitas tergerus lantaran harga jual pangan naik,” kata Airlangga.
Sri Mulyani pun mengemukakan ia telah berkoordinasi dengan Tito persoalan hal ini. “Saya sudah ada cek sejenis Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit serta sudah ada dikerjakan koreksi,” kata ia pada waktu ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) dalam Kementerian Keuangan, Ibukota Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan kenaikan harga oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik serta dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan juga tidak ada terpengaruh intervensi dari pihak lain.
“Angka yang dimaksud dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya serta dipertanggungjawabkan independensinya,” kata beliau ketika konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti disitir oleh Antara.
Sementara itu, terkait tudingan peluncuran lingkungan ekonomi terjangkau untuk manipulasi nomor inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah pada mengendalikan pemuaian di dalam daerah.
Sri Mulyani berkata ia dan juga Mendagri telah lama setuju bahwa BPS penting menjaga agar bilangan naiknya harga permanen akurat dan juga kredibel. “Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement sebab memang sebenarnya tingkat tarif stabil juga baik,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ke Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengemukakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan mendebarkan insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio ketika ditemui pada kantornya hari ini.
Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut
Artikel ini disadur dari Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi
