JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imigrasi lalu Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di pertemuan keduanya di dalam Gedung Kementerian Imigrasi lalu Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mengkaji penguatan pengamanan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang digunakan signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju mengupayakan Kementerian PPMI pada memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi dan juga implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang mana kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang tersebut luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja mirip dengan TNI lalu Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, serta Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Menguatkan pengawasan di tempat perbatasan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, teristimewa di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi dan juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja mirip antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus menggalang perkembangan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merekan di area kancah internasional.
