Kami berharap kalkulator hijau ini bukan belaka sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon di dalam Indonesia
Jakarta – Bank Indonesi dengan Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Kemenko Marves) meluncurkan perangkat lunak Kalkulator Hijau untuk mengupayakan upaya penghitungan kemudian pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan kemudian pelaku usaha.
“Selamat terhadap seluruh pihak berhadapan dengan peluncuran pedoman dan juga program Kalkulator Hijau yang digunakan telah lama disusun melawan inisiatif Bank Negara Indonesia sama-sama Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) sebagai national focal point dari NDC (Nationally Determined Contribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Informan Daya Mineral), juga para pihak yang dimaksud terlibat di regu panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Lingkup Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan kemudian Kehutanan Nani Hendiarti dalam Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.
Transisi menuju dunia usaha netral karbon (net zero emission) disebut membutuhkan peningkatan pembangunan ekonomi hijau yang digunakan sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan umum ini diperkirakan cuma mampu mengupayakan sekitar 34 persen dari total permintaan penanaman modal berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang dimaksud telah ditetapkan di NDC tahun 2030.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Tanah Air meningkatkan komitmen mengatasi dampak pembaharuan iklim global yang tersebut diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.
Pembahasan dalam Second NDC yang dimaksud masih digodok telah dilakukan memasuki tahap finalisasi serta sudah ada melalui serangkaian konsultasi publik.
Fokus ditekankan antara lain terkait target jumlah pengurangan serta penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, dan juga tambahan sektor baru, yaitu kelautan.
Ini adalah berarti akan ada peningkatan keinginan anggaran, sehingga diperlukan beraneka perubahan guna menghurangi gap pendanaan tersebut.
Dalam menghentikan kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan menjadi kunci memacu pembiayaan transisi dan juga mengatasi inovasi iklim, teristimewa dalam negara berkembang.
Melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves, pemerintahan Nusantara sudah mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blended finance) pada bentuk organisasi internasional baru yang mana dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.
Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang dimaksud sudah pernah disepakati di dalam New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) di Baku, Azerbaijan.
Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari inovasi iklim yang mana semakin nyata.
“Kita lihat dalam Indonesia juga dampaknya nyata inovasi perubahan musim serta sebagainya, serta kalau kita yang dimaksud baru-baru ini ke Brasil ada kebakaran hutan yang sangat luas, sangat besar serta belum pernah berlangsung sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan juga kegiatan keuangan berkelanjutan yang berubah menjadi mandat BI juga Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi juga menurunkan tingkat emisi dari kredit yang diberikan bank.
Laporan keberlanjutan yang berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat berubah menjadi pertimbangan pada pemberian pembiayaan di masa mendatang.
Karena itu, BI lalu Kemenko Marves meluncurkan perangkat lunak Kalkulator Hijau yang dimaksud diharapkan berubah menjadi salah satu media perhitungan juga pemantauan emisi karbon untuk sektor sektor di upaya menuju perbankan hijau, mengupayakan partisipasi dari bidang perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, dan juga meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang dimaksud selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.
Metodologi yang dimaksud digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau telah dikonsultasikan lalu disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini dapat dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring inovasi teknologi lalu zaman.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengelola BI Juda Agung menegaskan bahwa aplikasi mobile Kalkulator Hijau mempunyai standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.
Tujuan dari pembentukan perangkat lunak yang dimaksud yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas kegiatan ekonomi juga tingkat keberhasilan menuju dunia usaha hijau.
Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan kemudian bola usaha di pemenuhan permintaan pelaporan (disclosure) yang sudah ada mulai dipersyaratkan oleh regulator juga lingkungan ekonomi keuangan global.
Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses lebih lanjut luas untuk pembangunan ekonomi dan juga pendanaan hijau dari perbankan maupun dari lingkungan ekonomi keuangan global.
“Kami berharap kalkulator hijau ini bukan hanya saja berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk menggalakkan pengurangan emisi karbon dalam Indonesia. Ini adalah adalah living tools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang tersebut mengukur scope 1 (emisi yang dimaksud muncul secara langsung dari perusahaan sekaligus entitas yang digunakan berada pada bawah perusahaan tersebut) serta scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang digunakan dibeli penyedia utilitas secara tak langsung),” ungkap Juda Agung.
“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu cuma memunculkan sebuah emisi yang tersebut perhitungannya tambahan kompleks. Untuk pertama ini scope 1 dan juga scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi bidang usaha oleh sumber-sumber yang digunakan tidaklah secara dengan segera dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, penyelenggaraan produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.
Artikel ini disadur dari BI dan Kemenko Marves luncurkan aplikasi Kalkulator Hijau
