JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan mengambil bagian memulai pembangunan 3 jt rumah , acara unggulan milik Presiden Prabowo Subianto lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang digunakan menerima penugasan untuk terlibat di proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, dan juga Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan substansi baku semen melalui metode pengadaan serta distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan rakyat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk memulai pembangunan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun pembangunan 3 jt rumah diyakini tidaklah membebani usaha serta keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya tak mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter terhadap MNC Portal, Mulai Pekan (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah terjadi menyiapkan pendanaan khusus kemudian dialokasikan untuk proyek di area sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, sebagian BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang mana tidaklah sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa dalam BUMN karya.
