Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi dan juga mendatangi Malaya yang digunakan ketika ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 di merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat merancang komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang mana sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diberitahukan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan rapat dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Tanah Melayu I, di tempat kediaman resmi DPM I mendiskusikan perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima dengan segera oleh PM Negara Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di tempat kantornya pada Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sebanding perekonomian Tanah Melayu dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk meningkatkan kekuatan juga memperbarui sinergi ekonomi, yang digunakan mencerminkan komitmen kerja sejenis yang tersebut kuat antara Indonesia dan juga Malaya ke tingkat yang dimaksud lebih lanjut baik dalam masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, khususnya pada menguatkan lebih tinggi banyak lagi kegiatan kegiatan ekonomi serta perdagangan, yang dimaksud melibatkan para Pengusaha Indonesia dan juga Negara Malaysia di area berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga menyatakan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk memacu penguatan kerja sebanding seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons melawan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Tanah Melayu membutuhkan kerja sejenis dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaya sebagai tujuan investasi, pariwisata, juga perdagangan dalam kawasan. Pada pertemuan itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan lalu Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah rapat dengan PM Anwar, Airlangga segera menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada konferensi tersebut, Tengku Zafrul mengungkapkan bahwa rapat dengan Airlangga juga mendiskusikan strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang digunakan penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat dunia usaha regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa kedudukan ASEAN di dalam Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang digunakan sangat besar, untuk menggerakkan penguatan dunia usaha regional di area Kawasan ASEAN serta dalam tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul serta Menko Airlangga setuju pada pada waktu kegiatan ekonomi global sedang bergejolak, maka pernyataan ASEAN perlu lebih banyak lantang. Diketahui, Indonesia serta Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan lalu Penyertaan Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan juga mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu diadakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, akibat dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif mendirikan komunikasi juga engagement dengan otoritas AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump memunculkan tantangan yang digunakan besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap memperlihatkan menghormati kebijakan tersebut, Indonesia lalu Malaya percaya pada hubungan yang tersebut konstruktif serta saling menguntungkan.
Mereka berikrar untuk menjaga kepentingan sektor ekonomi dengan tetap saja menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.




