JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala area terpilih secara serentak di area Istana Merdeka, DKI Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah wilayah hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan institusi belajar gratis, ilmiah, kemudian demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Publik Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, lalu Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tak menemui massa aksi pada Awal Minggu (17/2/2025). otoritas bukan mendengar kata-kata peserta didik yang turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tersebut bukan pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang mana ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi diselenggarakan pada waktu kesempatan yang tersebut tepat agar kepala wilayah juga ada beban juga tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah agregat massa yang digunakan akan turun aksi Indonesia Gelap sangat lebih banyak besar mengingat tuntutan merekan hingga pada saat ini bukan mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
