JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau ia siap meninggalkan Indonesia mengawasi kebobrokan penegakan hukum pada Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar pada kampus saya, saya tak perlu tinggal di dalam Indonesia, lantaran hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau dalam Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, di persidangan dugaan tindakan hukum pencemaran nama baik yang mana disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang serta adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang mana mana kisruh pada PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tiada patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tak netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang mana menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, dan juga netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, segera cuma penjarakan dirinya.
“Apa tidaklah belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini metode tangkap saya, penjarakan, bilang dikarenakan anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang dimaksud kuat, maka tiada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai persoalan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut pada penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk terhenti demi hukum kemudian Indonesia dan juga kebaikan. Saya tidaklah takut melawan manusia lantaran Allah yang tersebut saya takuti kemudian saya tiada takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan segera berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang tersebut berada dalam yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN DKI Jakarta Utara,” katanya.
