JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah terjadi mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan dalam jaringan Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh berhadapan dengan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa melakukan penandatanganan RUU kontroversial yang digunakan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, permasalahan lama pada sektor ekonomi paling forward di tempat Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah dilakukan menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani lapisan kulit putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di tempat bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidaklah mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang kemudian butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus mengingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang tersebut mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di dalam Afrika Selatan kemudian salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan datang menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di tempat bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian akibat hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara mengalami perkembangan yang mana digadang-gadang akan datang menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah serta isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra kebijakan pemerintah lalu perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang digunakan berakar kuat di supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. otoritas Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
