JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum di dalam Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah di tempat kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti banyak tindakan hukum hukum pada Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, perkara suap hakim yang mana melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, lalu mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang mana kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan belaka rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali tidaklah ada pihak yang mana mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang digunakan berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut kemudian mengelak, ada yang mana ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya bukan ada pada situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidaklah boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya bukan boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di tempat situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di area situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
