JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) menjadi 12 % mulai 2025 diyakini bisa jadi dibatalkan Presiden Prabowo Subianto dengan mudah. Pasalnya, mayoritas fraksi partai kebijakan pemerintah di area DPR ketika ini merupakan pendukung eksekutif Prabowo-Gibran.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti polemik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra beserta sebagian parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terkait PPN tersebut.
“Intinya, semua berebut mencari kambing hitam tentang kenaikan PPN 12 persen dikarenakan kebijakan ini dinilai kontroversial lalu merugikan rakyat. Dan yang mana disalahkan pemerintah pada waktu ini Prabowo Subianto,” kata Adi terhadap SINDOnews, Kamis (26/12/2024).
Dalam konteks itulah, kata Adi, partai koalisi pemerintah mencari biang kerok masalah kebijakan ini dikarenakan peraturannya, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dibuat ketika PDIP berkuasa ketika itu.
“Apalagi PDIP berlagak menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen padahal PDIP inisiatornya. Di situlah kemudian PDIP dikeroyok oleh KIM Plus yang mana dinilai lempar batu sembunyi tangan,” ujanya.
Adi mengingatkan bahwa skarang nasi telah menjadi bubur. Dia melanjutkan, aturan kenaikan PPN sudah ada nyata. Ke depan, lanjut dia, tinggal dilihat apakah kenaikan PPN itu dilanjut atau ditolak.
“Kalau undang-undang yang disebutkan dinilai kontroversial lalu merugikan rakyat, pemerintah lalu DPR sanggup batalkan undang-undang ini. Toh mayoritas DPR full total mendukung Prabowo. Mudah hanya mengubah aturan kenaikan PPN itu,” ungkapnya.
Dia berpendapat, ujiannya adalah pemerintah Prabowo-Gibran mau lanjut atau tolak peraturan kenaikan PPP tersebut. “Kalau mau nolak saya kira mudah bagi pemerintah membatalkannya. Toh, semuanya telah menjadi koalisi pemerintah. Merem aja batal ini barang. Kalau mau lanjut pun pemerintah merem pun beres sebab hampir semua fraksi akan mendukung,” pungkasnya.
