JAKARTA – Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kondisi tubuh bagi mantan menteri kemudian keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.
Menurutnya, kebijakan yang tersebut diatur di Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tak adil juga harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan di alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, dan juga berisiko terhadap transparansi lalu akuntabilitas.
“Di ketika warga luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukanlah elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk melakukan konfirmasi bahwa anggaran negara digunakan secara lebih lanjut adil lalu efisien,” paparnya di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (18/10/2024).
Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kebugaran bagi mantan menteri harus dibatalkan:
1. Ketidakadilan pada Alokasi Anggaran
Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan di alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang mana selama masa jabatannya telah lama menerima berbagai tunjangan juga prasarana negara, termasuk asuransi kondisi tubuh yang mana baik.
Sementara itu, mayoritas warga Indonesia, khususnya golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kebugaran yang layak.
“Menetapkan kebijakan yang dimaksud mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang dimaksud sudah ada berada pada kedudukan perekonomian yang digunakan kuat, ketika sejumlah rakyat yang digunakan membutuhkan perhatian kemampuan fisik dasar, adalah kebijakan yang dimaksud tiada seimbang,” paparnya.
Menurutnya, pemerintahan harus mengutamakan alokasi anggaran untuk keinginan mendesak warga yang dimaksud tambahan luas, seperti meningkatkan pelayanan kemampuan fisik dalam daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan acara Keamanan Kesejahteraan Nasional (JKN), atau mengempiskan bilangan bulat kematian ibu dan juga anak.
Mengalihkan sumber daya rakyat yang digunakan terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara rakyat kemudian elit yang digunakan justru seharusnya bertanggung jawab menghadapi pelayanan rakyat yang dimaksud tambahan adil.
2. Beban Berlebihan pada APBN
Ia juga menyoroti, pada waktu kondisi dunia usaha yang digunakan rentan, dalam mana anggaran negara telah terbebani oleh berbagai kegiatan sosial kemudian infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kemampuan fisik bagi mantan menteri sangat tidak ada bijaksana.
“APBN telah menghadapi tantangan besar di mendanai berbagai acara publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, kemudian kemampuan fisik untuk rakyat luas,” ungkapnua.
Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini belaka akan memperburuk defisit anggaran juga memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang dimaksud berkelanjutan akibat pengeluaran yang dimaksud tidak ada esensial ini dapat menempatkan dunia usaha Indonesia di risiko lebih tinggi besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang digunakan akan menanggung beban utang tersebut.
3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial
Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang dimaksud seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang tersebut memberikan jaminan kemampuan fisik gratis untuk mantan menteri juga keluarganya melanggar prinsip ini akibat memberikan keuntungan yang tersebut tak adil terhadap kelompok yang digunakan sudah ada sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan lalu tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat kemungkinan besar mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai sendiri keinginan kemampuan fisik merekan tanpa harus bergantung pada APBN.
