JAKARTA – Kelanjutan konstruksi Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diperdebatkan di area sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk perkembangan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 cuma tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidaklah ada,” ujar Dody pada waktu ditemui di dalam Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres penyelenggaraan infrastruktur dasar yang dimaksud dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang dimaksud tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang mana dijalankan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang digunakan sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menegaskan keberlanjutan fiskal di area berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang tersebut terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review serta ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang tersebut diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga acara bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak serta efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah terjadi menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati tidak ada mengucapkan IKN kan telah tidak ada lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan konstruksi IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang sudah ada digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sebagian sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, kemudian perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
