JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menghormati segala proses hukum usai beliau ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam video yang diterima, Hasto bercerita ketika beliau mengkritisi kondisi demokrasi di tempat Indonesia.
“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati langkah dari KPK. Kami adalah warga negara yang dimaksud taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang digunakan menjunjung tinggi supremasi hukum,” ucap Hasto, Kamis (26/12/2024).
“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pengumuman rakyat bukan bisa jadi dikebiri, bagaimana negara hukum tak bisa jadi dimatikan, kemudian bagaimana mata kekuasaan yang dimaksud otoriter, yang dimaksud menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya telah memahami berbagai risiko-risiko yang dimaksud akan saya hadapi,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menceritakan sebagai murid Soekarno (Bung Karno) ia mengikuti apa yang digunakan ditulis pada buku Cindy Adams. Prinsip yang mana dipegang Bung Karno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah non-cooperation.
“Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat mampu berserikat, berkumpul, kemudian menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan kemudian bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” ucapnya.
Hasto juga mengungkit ketika para kader PNI yang dimaksud ketika itu akan menghadapi hukuman gantung pada Ciamis, semata-mata gara-gara memekikkan salam merdeka pada masa penjajahan Belanda. Namun para kader ini menjalani hukumannya dengan mulut tersenyum serta kepala tegak.
“Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun, siap kita hadapi dengan kepala tegak juga mulut tersenyum,” ucapnya.
